Postnewstime ,Tangerang, – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Tangerang menggelar diskusi publik bertajuk “Membedah Postur APBD Kabupaten Tangerang: Instrumen Keadilan Sosial atau Alat Transaksi Politik”.
Kegiatan yang digelar pada akhir pekan lalu ini menghadirkan dua tokoh nasional di bidang anggaran dan antikorupsi, yakni mantan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto M.Si, serta mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, mengatakan bahwa diskusi ini merupakan salah satu bentuk fungsi kontrol mahasiswa terhadap kebijakan fiskal daerah. Menurutnya, literasi publik mengenai APBD sangat penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
Ia menegaskan bahwa GMNI mendorong agar setiap rupiah dari APBD benar-benar dialokasikan untuk kepentingan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, bukan sekadar terserap dalam belanja birokrasi yang tidak efisien.
Dalam sesi pemaparan, Yenny Sucipto menyoroti pentingnya partisipasi publik sejak tahap perencanaan anggaran. Transparansi, menurutnya, bukan hanya mempublikasikan angka anggaran di website pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memberi masukan dan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, mantan Koordinator ICW, Ade Irawan, memberikan catatan mengenai potensi kerawanan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial. Ia mendorong kader GMNI dan masyarakat sipil untuk aktif melakukan audit sosial terhadap program dan proyek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tangerang.
(Red)